Artikel ini nukilan dari buku Ini Bukan Kudeta karya Salim Said tentang perubahan politik di sejumlah negara yang melibatkan militer. Salim percaya bahwa politik tentara tidak lahir dari ambisi politik militer itu sendiri. Mengapa demikian?
MESIR khususnya dan dunia Arab pada umumnya adalah negeri-negeri yang tidak punya sejarah dan tradisi demokrasi. “Rakyat Mesir sudah tertindas oleh penguasa mereka bahkan sejak zaman Ramses menguasai Mesir,” kata Mustafa Abdurrahman – wartawan Kompas untuk Timur Tengah yang sudah bertahun-tahun bertugas di Kairo – kepada saya pada November 2014. Setelah Ramses dan para Fir’aun lainnya, serta kekuasaan Romawi, Mesir kemudian dikuasai oleh rentetan dinasti kerajaan Islam dan imperialisme Barat (Inggris dan Perancis) yang juga berkuasa secara otoriter.
Prancis – di bawah Napoleon – merupakan negara penjajah Barat pertama yang masuk ke Mesir modern. Kemudian disusul Inggris. Imperium Ottoman yang berpusat di Istanbul (Turki) pernah mengirimkan seorang pejabat tingginya ke Mesir memerangi Prancis. Muhammad Ali, berdarah Albania, yang dikirim dari Istanbul itu kemudian menjadi Gubernur Mesir yang secara perlahan melepaskan diri dari kontrol Ottoman. Muhammad Ali melanggengkan kekuasaannya dengan mendirikan dinasti dan menguasai Mesir hingga kudeta militer menggulingkan Raja Farouk – penguasa keturunan terakhir Muhammad Ali yang duduk di Kairo – pada 1952. Semua pemerintahan di Mesir tersebut mengelola negara, masyarakat, dan politik negeri itu secara otoriter.
Pada 1952, Kolonel Nasser bersama kelompok Free Officers, suatu komplotan rahasia para perwira nasionalis radikal dalam tentara Mesir, menggulingkan Raja Farouk. Sejak kudeta Nasser itulah Mesir dikuasai tentara yang tentu saja juga memerintah secara otoriter dan militeristik.1Nasser disebut memerintah sebagai pemimpin “Kharismatik Otoriter”, sementara penggantinya, Anwar Sadat, membedakan cara memerintahnya dari pendahulunya dengan memerintah sebagai seorang “Liberal Otoriter”: Perbedaan pemerintahan Nasser, Sadat, dan Mubarak di kemudian hari tidak mengubah pemerintahan Mesir yang pada dasarnya sebuah pemerintahan otoriter paternalistik. Lihat selanjutnya, Anthony Bubalo, Greg Fealy, dan Whit Mason, Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, lndonesia and Turkey (New South Wales 1360 Australia: Longuevilla, 2008), h. 21.
Mendapat serangan jantung berat, Nasser meninggal pada 1970. Anwar Sadat, teman Nasser dalam kelompok Free Officers, menjadi Presiden Mesir berikutnya. Sadat kemudian tewas di ujung peluru kaum radikal Islam pada 1981. Mohammad Hosni Mubarak, seorang penerbang militer didikan Uni Soviet, tampil menggantikan Anwar Sadat, dari posisinya sebagai Wakil Presiden.
Nasser berambisi dan berusaha mengubah nasib bangsa Mesir yang miskin sejak berabad-abad silam. Sosialisme menjadi jalan memerintah yang dipilihnya. Hasilnya terbukti hanya makin memiskinkan rakyat. Yang dilakukan Nasser – sosialisme ala Mesir – lebih kurang sama dengan yang dipraktikkan Presiden Sukarno pada masa Orde Lama di Indonesia. Hasilnya, rakyat tetap atau bahkan makin miskin.
Anwar Sadat mengubah haluan dan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik warisan Nasser yang statis, sosialistis, birokratis, dan anti-Barat. Kebijakan Sadat itu nantinya ditingkat-kembangkan Mubarak. Yang menonjol dari kebijakan Anwar Sadat – selain perubahan haluan sosial politik dan ekonomi – adalah usahanya mengatasi konfrontasi panjang Mesir dengan Israel. Sadat percaya hanya lewat Amerikalah Mesir bisa menyelesaikan soal pendudukan Jazirah Sinai oleh Israel sejak Perang 1967, bahkan penyelesaian konflik Israel-Arab. Ucapan terkenal Sadat waktu itu, “Anda bisa dapat senjata dari Moskow, tapi hanya dari Washington Anda bisa dapat perdamaian.” Orientasi politik Mesir pun beralih dari Moskow ke Washington.
Merespons perubahan sikap dan orientasi politik Sadat, Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, pada 1978 mensponsori lahirnya Camp David Agreement yang ditandatangani Presiden Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel, Menachim Begin. Buah kesepakatan di Camp David, Mesir memperoleh kembali Sinai dari Israel.
Untuk menunjukkan kesungguhan, kepercayaan serta harapannya pada persetujuan Camp David, Sadat terbang ke Jerusalem dan berpidato di Knesset, parlemen Israel. Dunia Arab marah, Mesir diisolasi oleh Liga Arab. Kaum Islam radikal bahkan lebih marah lagi. Mereka melihat langkah Sadat sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina yang terus-menerus masih tertindas di Israel. Pada suatu parade militer di Kairo, Sadat ditembak di depan orang banyak oleh Letnan Islambuli, perwira muda anggota kelompok rahasia sempalan radikal Ikhwanul Muslimin (IM).
Pada masa kepresidenannya, Presiden Hosni Mubarak tetap berpegang pada sikap dan pendapat historis elite penguasa Mesir, bahkan jauh sebelum Kudeta 1952. “Rakyat Mesir belum siap berdemokrasi.” Mengenai sikap ini, kepada wartawan Al-Siyasa terbitan Kairo, Mubarak menjelaskan lebih jauh:
Sejumlah orang mendesakkan pelaksanaan demokrasi dan kebebasan di Mesir seperti di Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Tapi saya berpendapat negara-negara tersebut mencapai tingkat demokratis seperti sekarang karena telah memiliki basis-basis industri dan pertanian … semua penduduknya sudah terdidik … dan tidak menghadapi persoalan perumahan …. Kalau Mesir mencapai tingkat seperti negara-negara tersebut, tanpa ragu saya akan melaksanakan demokrasi.2Al-Siyasa, 20 November 1982.
Ada dua peristiwa penting dunia yang terjadi pada masa kepemimpinan Mubarak: runtuhnya Tembok Berlin (November 1989) dan robohnya gedung World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 di New York. Keruntuhan pertama menandai berakhirnya Perang Dingin. Runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet memicu pembebasan Eropa Tengah dan Timur dari “penjajahan” Komunisme Uni Soviet.
Adapun runtuhnya WTC di New York dimanfaatkan penguasa di Washington untuk memamerkan otot kekuasaan mereka sebagai negara adidaya tunggal. Posisi terbaru ini berarti hilangnya kesempatan bagi negara-negara seperti Mesir untuk mengadu dua adikuasa seperti yang dulu dimainkan oleh Nasser, Sadat di Mesir dan Sukarno di Indonesia. Sebagai reaksi terhadap serangan WTC, Washington menekan negara-negara Timur Tengah melakukan reformasi politik mengatasi radikalisasi yang meluap hingga membahayakan keamanan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
Presiden George Bush dan para pembantunya di Washington – dikenal sebagai kaum Neo-Kon – melihat sikap aksi teror kaum Islam radikal waktu itu terutama terpicu sebagai akibat penindasan yang dipraktikkan rezim-rezim otoriter di Timur Tengah terhadap rakyat mereka. Atas dasar itulah, Presiden Bush merancang gagasan “Freedom Agenda” yang diumumkannya pada pidato inaugurasinya sebagai Presiden Amerika untuk masa jabatan kedua. Dalam kesempatan itulah Bush menjelaskan:
Dengan hilangnya ancaman Komunis karena bubarnya Uni Soviet, Amerika Serikat hanya memiliki alasan kecil dan terbatas untuk tetap mendukung para diktator kanan yang tadinya dimanfaatkan Washington melawan Komunis. Berhen-tinya dukungan dan bantuan Amerika tersebut memicu krisis ekonomi pada banyak diktator di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Menghadapi keadaan kritis demikian, para diktator nyaris tidak punya pilihan kecuali melonggarkan sistem politik mereka sembari tetap mempertahankan kekuasaan. Tapi yang mereka lakukan tidak sepenuhnya melaksanakan demokrasi. Akibatnya makin banyak saja rezim hybrid.3Bruce K. Rutherford, Egypt after Mubarak (Princeton: Princeton University Press, 2008), h. 18.
Mesir di bawah Mubarak merupakan contoh sebuah negara di bawah rezim hybrid. Militer merupakan pilar utama yang mendukung kekuasaan Mubarak. Sebagai kompensasi terhadap jasa mereka mendukung rezim-rezim penguasa Mesir, militer Mesir secara berangsur bertransformasi menjadi negara dalam negara. Militer Mesir terlibat dan berperan besar dalam semua sektor, tapi khususnya ekonomi. Dari industri berat hingga produksi dan distribusi barang konsumsi sehari-sehari, mereka terlibat. Di dalam masyarakat, militer menikmati perlakuan khusus. Sepanjang tentara puas, rezim Mubarak aman. Artinya tidak ada ancaman kudeta. Menurut Lisa Brooks, tentara Mesir cukup puas dan bersedia menjauhi politik praktis, sepanjang mereka dibiarkan menikmati perlakuan khusus, antara lain mengelola usaha dan kepentingan ekonomi dan bisnis mereka tanpa pengawasan negara.4Menurut Lisa Brooks, posisi khusus militer Mesir dalam ekonomi dan bisnis tampil dalam bentuk: keuntungan sebagai korporasi (corporate benefits), yang meliputi biaya militer yang besar, suplai senjata serta keuntungan simbolis (symbolic awards). Keuntungan yang bersifat pribadi meliputi gaji perwira yang tinggi dibanding dengan gaji pegawai sipil dengan ranking setara, subsidi perumahan dan kendaraan, kesempatan mendapatkan barang-barang langka yang tidak tersedia di pasar, layanan kesehatan dengan kualitas tinggi, kegiatan bisnis yang bebas dari audit negara. Singkatnya, dalam bidang bisnis dan ekonomi, tentara Mesir bagaikan negara dalam negara. Lihat selanjutnya Lisa Brooks, Political-Military Relations and the Stability of Arab Regimes (New York, Adelphi Papers 324: Oxford University Press, Inc., 1998), hh. 24-28.
Dengan alasan pembangunan ekonomi, tapi sekaligus me-ngembangkan konsep yang dipelopori Sadat – yang makin menjauhkan Mesir dari ideologi sosialistik warisan Nasser – Mubarak mengadakan amandemen konstitusi pada 2007. Konstitusi 1971 yang diamandemen memang masih sangat didominasi doktrin dan pemikiran Nasser. Pada Konstitusi 1971, misalnya, Mesir disebut sebagai negara sosialis yang bertumpu pada aliansi para kelas pekerja yang harus menguasai semua alat produksi.
Pada Amandemen 2007, semua sisa ideologi peninggalan Nasser dihabisi. Konstitusi baru menjelaskan, ekonomi Mesir berdasarkan perkembangan usaha ekonomi dan karena itu kepemilikan pribadi dijamin negara. Pemilikan pribadi (private property) bertentangan dengan kebijakan Nasser yang sosialistik dan karena itu dulu rezimnya menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta di Mesir.
Membuka kebebasan ekonomi, konstitusi kreasi Mubarak tidak menjamin kebebasan partisipasi politik, antara lain, melalui peraturan yang mengurangi kekuasaan pengadilan dan mengawasi pemilihan umum. Akibatnya, manipulasi terhadap hasil pilihan rakyat mudah dan memang selalu terjadi. Amandemen itu juga memberi kekuasaan kepada pemerintah membatasi calon-calon independen untuk ikut pemilihan umum. Mereka yang tidak disenangi pemerintah tidak bakal memperoleh kesempatan maju sebagai calon.
Di bawah Mubarak, pembangunan ekonomi berjalan lancar dengan hasil yang mudah terlihat pada makin banyaknya orang kaya baru. Tapi pada saat yang sama, berkembang kroni-kroni yang berkumpul di sekitar Gamal Mubarak, putra Presiden Hosni Mubarak. Sementara itu, jarak ekonomi dalam masyarakat makin melebar ketika represi aparat keamanan, terutama polisi, juga makin mengganas.5Tentang kemiskinan rakyat Mesir dan pembangunan ekonomi Mubarak, Trias Kuncahyono melaporkan dari Kairo: “Pada tahun 2008 ekonomi Mesir tumbuh 8 persen. Tapi hampir tak satu pun kekayaan mengalir ke bawah, kepada masyarakat miskin. Sebagian besar orang Mesir harus bekerja sangat keras untuk bisa hidup. Untuk menjadi entrepreneur, sistem hukum Mesir tidak cukup melindungi hak-hak mereka.” Simak selanjutnya Trias Kuncahyono, Tahrir Square: Jantung Revolusi Mesir (Jakarta: Kompas, 2013), hh. 59-60.
Dengan latar belakang seperti inilah, meletus Arab Spring di Tunisia. Api kemarahan yang disundutkan sendiri kepada tubuh anak muda, Mohammed Bouazizi, di sebuah kota kecil Tunisia, Sidi Bouzid, dengan segera menjalar ke sejumlah negara Arab. Di Lapangan Tahrir, di tengah Kota Kairo di tepi Sungai Nil yang membelah ibu kota Mesir itu, para anak muda berkumpul menuntut perubahan. “Pada mulanya mereka tidak menuntut turunnya Mubarak. Mereka hanya ingin perubahan ke arah perbaikan. Tapi karena aparat keamanan, utamanya polisi, menghadapi para pengunjuk rasa menggunakan kekerasan yang mengakibatkan terbunuhnya hampir 1.000 jiwa, mereka menjadi marah dan lantas menuntut Mubarak turun,” kata Dr. Saaduddin Ibrahim, seorang ahli sosiologi terkemuka Mesir, kepada saya di Kairo akhir November 2014.
Sebenarnya Mubarak bisa tetap bertahan seandainya tentara tetap mendukungnya. Tapi peran Gamal Mubarak dalam berbisnis menakutkan militer yang cemas bakal mengalami kesulitan berbisnis jika Gamal berkuasa. Tentara cemas Gamal dan kroninya bakal lebih menguasai bisnis Mesir ketika kelak menjadi Presiden menggantikan ayahnya.
Di Mesir sudah sejak lama menjadi pembicaraan umum, Gamal akan menjadi Presiden Mesir berikutnya. Mubarak sudah berkuasa lebih 30 tahun, tua, sakit-sakitan, dan suksesi diperkirakan setiap saat bisa terjadi. Alasan lain militer menolak Gamal, dia bukan dari kalangan tentara yang secara historis menguasai Mesir sejak revolusi penggulingan Raja Farouk pada 1952.
Pergantian pemimpin secara terbuka dan demokratis memang belum dikenal di negara-negara Arab. Pada negara monarki, tentu saja yang menggantikan Raja, Imam, Sultan, atau Emir adalah anak atau saudaranya (Arab Saudi). Sementara di Suriah yang berbentuk republik, Hafiz Assad telah berhasil digantikan putranya, Bashar Assad. Di Libia dan Irak, seandainya Saddam Husain dan Muammar Ghaddafi tidak keburu terguling, maka anak-anak mereka – yang telah lama disiapkan – niscaya akan masing-masing menggantikan ayah mereka.
Dengan alasan tidak bersedia menembaki para peserta demonstrasi, Marsekal Mohammad Husain Tantawi, Menteri Pertahanan dan Panglima tentara Mesir, melarang tentaranya bekerja sama dengan polisi yang sejak lama telah menjadi alat represi pemerintah. Dengan sikap yang sama, tentara Tunisia juga sebelumnya telah mempermudah tersingkirnya Presiden Zain El Abidin. Secara sistematis dan konsisten Presiden El Abidin memang mengecilkan peran tentara Tunisia yang jumlahnya 35 ribu orang. Yang diperbesar dan diperkuat sang Presiden ialah polisi dan aparat sekuriti lainnya. Dengan menggunakan polisi dan aparat sekuriti itulah, El Abidin berkuasa lama di Tunisia.
Pada saat-saat terakhir kekuasaan Mubarak, selain tekanan dari Washington, tentara juga tampil memperjelas posisinya, tidak bersedia lagi membela sang Presiden. Para Jenderal mengorbankan Mubarak lebih cepat sebelum IM lebih dahulu berhasil menggulingkannya. Seperti diketahui, di Mesir hanya ada dua kekuatan politik signifikan, militer dan IM.6Paul Danahar, The New Middle East: The World After The Arab Spring (London, New Delhi, New York-Sidney: 2013), h. 56.
Melewati demonstrasi panjang yang melanda hampir semua
kota-kota Mesir dengan korban lebih dari seribu jiwa, anak-anak muda Mesir akhirnya berhasil menurunkan Mohammad Hosni Mubarak dari singgasana kepresidenan. (Bersambung)
[Dinukil dari: Said, Salim Haji. 2018. Ini Bukan Kudeta: Reformasi Militer Indonesia, Mesir, Thailand dan Korea Selatan. Bandung: Penerbit Mizan. Hal. 30-50.]
[Foto utama: Tahrir Square pada 8 Februari 2011. Sumber: wikimedia.org. Fotografer: Mona]
