JELAJAH LITERASI

Menimbang Yang Datang Telanjang

in Nukilan by

Catatan Redaksi: Tulisan JJ Rizal ini dinukil dari Yang Datang Telanjang: Surat-Surat Ajip Rosidi dari Jepang 1980-2002, yang disusun Rizal. Seperti ditulis Rizal, surat-surat Ajip adalah biografi pemikiran sang budayawan yang baru saja meninggalkan kita pada 29 Juli 2020.

AJIP ROSIDI si empunya surat-surat yang terkumpul dalam buku ini merasa bahwa dengan penerbitannya maka ia telah dipaksa bertelanjang di muka umum. Tapi maaf saja, apa sedapnya melihat yang telanjang itu adalah seorang tua berusia 70 tahun seperti Ajip?

Maka, sidang pembaca sekalian, agar tidak menyesal di belakang hari, menggerutu atau memaki-maki ibarat orang membeli barang lancung, patut diketahui bahwa surat-surat yang dimuat dalam buku ini memang berasal dari satu periode ketika Ajip bermukim di Jepang (1980-2002), tapi isinya tidak hanya meliputi hal-hal penting yang terjadi pada kurun waktu itu saja, baik yang terkait dengan diri Ajip sendiri maupun masyarakat dan bangsanya. Isi surat-surat itu jauh menjangkau hingga ke segala sesuatu yang terjadi, dilakukan maupun tidak dilakukan oleh diri-masyarakat-pemerintah-bangsanya, pada masa-masa sebelumnya, dan itu telah amat mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Tanah-air.

Semua ditampilkan secara telanjang, apa adanya, dan Ajip telah merelakan setiap orang untuk memasuki daerah yang sangat pribadi, yakni perasaannya, pemikirannya, ide atau pandangan hidupnya, serta lain-lain yang sensitif dan tak mungkin diungkapkan dalam media massa atau forum diskusi. Karena itu Ajip si orang tua yang datang dengan telanjang, bagaimanapun, akan terlihat tetap sedap dan segar di hadapan sidang pembaca. Merangsang dan menantang.

Apalagi jika diperhatikan secara agak rinci, sesungguhnya surat-surat itu merupakan semacam jurnal personal (personal account), suatu kesaksian yang mencerminkan refleksi dan evaluasi diri untuk memperoleh pengertian yang sesungguhnya. Membaca surat-surat itu kita dapat melihat bagaimana, dengan berbagai jalan, Ajip memasukkan pemikirannya bukan saja mengenai refleksi dan evaluasi dirinya sendiri terhadap perjalanan sejarah bangsa, melainkan juga mengenai posisi dirinya di tengah-tengah bangsanya. Di sini surat-surat itu akhirnya menjadi semacam biografi pemikiran Ajip sebagai seorang intelektual generasi pasca-kemerdekaan.

***

Sebagaimana ditulis oleh Henri Chambert-Loir dalam pengantar kumpulan cerpen Ajip, Mimpi Masa Silam (2001), Ajip adalah bagian dari barisan pengarang Indonesia yang terbesar, yang namanya terpancang dalam perkembangan sastra bak tonggak yang tidak boleh dilewati kalau kita ingin mengerti sejarah intelektual Indonesia abad ini. Di antara nama-nama intelektual seperti Pramoedya A. Toer, Asrul Sani, Sitor Situmorang, Mochtar Lubis, Ajip—meskipun sama-sama mengalami evolusi intelektual di tanah jajahan sebagaimana lazimnya, yaitu meninggalkan desa untuk bersekolah ke kota—boleh dikata memiliki keistimewaan sendiri. Ajip bukan saja telah memulai karir kepengarangannya sejak masih ingusan, tapi juga dialah salah-satu (kalau tidak dapat disebut satu-satunya) sastrawan yang ketika menentukan untuk hidup sepenuhnya sebagai pengarang masih berusia sangat belia dan bukan lantaran gejolak sejarah, seperti perang yang mengacaukan persekolahan sebagaimana dialami oleh Sitor Situmorang atau Pramoedya A. Toer. Ajip justru memutuskan meninggalkan sekolah sebagai hasil intelectual execise dirinya bahwa untuk hidup sebagai pengarang berprestasi tidak bergantung pada ijazah. Hal ini dikemukakan bukan untuk menunjukkan “keajaiban” bocah bernama Ajip; ada banyak “bocah ajaib” dalam dunia kepengarangan tapi kemudian pudar dan menghilang. Ajip tidak begitu, ia terus eksis, dan yang terutama perlu ditegaskan adalah—sebagaimana disebutkan dalam otobiografinya Hidup Tanpa Ijazah (2008)—sejak mula dia telah merumuskan sikap kepengarangannya, yaitu pengarang persis pujangga yang terus mengeluarkan pendapat untuk didengarkan dan diikuti oleh orang banyak.

Ajip memang mempercayai betul tugas kepengarangan itu. Bagaimana tidak. Coba bayangkan, waktu teman-temannya asyik bermain layang-layang dan kelereng, di usia 13 tahun Ajip telah menulis cerpen pertamanya dan mulai menulis untuk majalah kesusastraan serta kebudayaan. Dengan bercelana kutung sebagai pelajar usia 16 tahun, ia memenuhi undangan mengikuti Kongres Kebudayaan di Solo dan mendebat Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan bahwa kebudayaan nasional itu adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Masih sebagai pelajar di Taman Madya, Taman Siswa, Ajip dengan mantap dan tanpa berkonsultasi dengan orangtuanya menulis surat di atas kartupos yang dialamatkan kepada gurunya, Abdurrachman Soerjomihardjo, bahwa ia tidak jadi ikut ujian nasional. Dia meragukan keabsahan ujian nasional sebagai mistar pengukur prestasi dan menganggap ujian nasional itu hanya merupakan praktik kotor belaka. Lantas dia memilih meninggalkan sekolah untuk hidup sepenuhnya di dunia sastra dan seni, jadi pengarang. Sejak itu karya kreatifnya membanjiri berbagai media, mulai dari majalah nasional yang punya ruang seni-budaya bergengsi seperti Mimbar Indonesia, mingguan Siasat, bulanan Indonesia dan Zenith, sampai majalah masak-memasak dan kerumahtanggaan, Isteri.

Ernst Ulrich Kratz, dalam Bibliografi Karya Sastra Indonesia dalam Majalah (1988), menyatakan, dari 5.506 penulis, Ajip adalah sastrawan yang paling produktif menulis di majalah berbahasa Indonesia sejak 1920-1982. Ajip juga sohor sebagai esais yang tangguh. Dia telah menulis ratusan artikel dan terlibat dalam berbagai perdebatan. Sejak keluar buku pertamanya pada usia 17 tahun, sampai sekarang Ajip pun telah menulis lebih daripada 160 judul buku.

Buku-bukunya bukan cuma kumpulan sajak, cerpen, roman, esai, drama, hasil penelitian, dan terjemahan, tapi juga buku yang memperlihatkan minat dan perhatiannya pada pada persoalan-persoalan kebudayaan dalam arti luas. Semua itu dilakukan oleh Ajip sambil mengajar serta aktif dalam kerja-kerja jurnalistik, seperti di Suluh Peladjar, Prosa, Madjalah Sunda, Budaja Djaja, Mimbar, dan Cupumanik serta di lembaga-lembaga penting yang telah ada seperti Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional, Ikatan Penerbit Indonesia, atau yang ikut didirikannya, semisal Dewan Kesenian Jakarta, Akademi Jakarta, Yayasan Rancage, termasuk sejumlah usaha penerbitan mulai dari Kiwari, Pustaka Jaya, Girimukti Pasaka, sampai dengan Kiblat Buku Utama. Pendek kata Ajip hadir dan terlibat aktif dalam pergolakan kebudayaan nasional, terlibat dalam perdebatan sosial-budaya-politik zamannya masing-masing dan momen-momen penting sejarah Indonesia.

***

Setelah Ajip begitu aktif selama kurang-lebih 30 tahun, maka ketika pada 1980 ia mendapat undangan ke Jepang serta mukim di sana selama setahun lantas diminta untuk mengajar di Osaka Gaidai (universitas bahasa-bahasa asing), sadarlah ia bahwa aktivitasnya yang sedemikian padat telah membuatnya dilapah oleh rutin. Saat memutuskan untuk menerima tawaran mengajar, yang kemudian melanjut hingga lebih daripada 20 tahun, Ajip telah memperhitungkan—sebagaimana disebut dalam satu suratnya kepada M. Hasan Gayo, 1 Oktober 1980—bahwa hal itu di satu pihak dirasakan akan memingitnya dari Tanah-air, tempat dan medan perjuangan di mana ia seharusnya berada. Di Pihak lain disadari oleh Ajip sebagai satu kesempatan untuk memulihkan diri dari beban kerja dan problematiknya yang tak jarang berujung pada konflik yang membuat dirinya “merasa telah terlalu lelah dan habis-habisan diperas” dan “selama bertahun-tahun hampir tak sempat belajar dan membaca, sehingga otak rasanya sudah kering”.

Lebih jauh lagi pingitannya itu pun dirasakan oleh Ajip akan memberinya kesempatan seluas-luasnya untuk “semacam penambahan tenaga baru”. Ajip merasa bahwa justru dengan berjauhan itu ia dapat berkomunikasi dengan lebih baik, karena dapat “menulis surat dengan lebih teliti dan berpanjang-lebar. Tentu saja bukan berarti bahwa berjauhan lebih baik daripada kalau berkumpul. Tapi masalahnya adalah bersipat pribadi… lebih mudah menjelaskan diri dan mengemukakan pikiran dengan tulisan daripada dengan berbicara langsung berhadapan.” Akhirnya, bagi Ajip, dengan tetap menulis surat kepada beberapa orang yang dianggap penting itulah ia dapat membantu mereka yang berada di lapangan perjuangan.

Ajip membutikan apa yang dikatakannya itu. Setiap tahun selama di Jepang ia menulis kurang-lebih 400-500 surat—dalam buku ini hanya dimuat 270 surat. Dari surat-suratnya itu terlihat betul kalau Ajip menaruh perhatian pada kebudayaan dalam arti luas, meliputi bukan saja sastra, bahasa, seni rupa tapi juga perbukuan, keagamaan, sumberdaya manusia, sejarah, ideologi, filsafat, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kelokalan, dan kenasionalan. Ajip dalam surat-suratnya tampak, dengan berbagai cara, mengikuti perkembangan yang terjadi di Tanah-air. Bahkan di saat-saat genting di Tanah-air, Ajip secara rutin mengontak langsung orang-orang di Tanah-air untuk mencari referensi agar dirinya tetap mendapatkan informasi tentang keadaan dan perkembangan paling hangat dan baru. Karena itu dalam surat-suratnya Ajip menunjukkan betapa ia siap dengan sumber-sumber yang membuat analisisnya tajam dan kuat. Selain itu, yang menarik dalam upayanya menyelami persoalan-persoalan yang dikemukakan, Ajip pun seringkali melakukan kilas balik dan menjadikan pengalamannya sendiri sebagai salah seorang saksi sekaligus pelaku sejarah di lapangan kebudayaan.

***

Surat-surat Ajip kepada Arief Budiman (7 Mei 1985), Ben Anderson (23 November 1986), DS Moeljanto (12 Mei 1995), Nh. Dini (25 Mei 1998) adalah beberapa yang dapat disebut menarik diperhatikan untuk memahami peristiwa politik-budaya tahun 1960-an. Dari sikap Ajip memahami peristiwa itu, maka kita dapat mengetahui ihwal kelompok seniman-sastrawan yang bersikap berlainan dengan kelompok Lekra dan Manifes, yaitu delegasi Jawa Barat dalam KKPI (Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia) yang tidak setuju dengan ofensif budaya kelompok Lekra yang agresif menyerang orang-orang yang dianggap tidak (mau) masuk ke dalam kubunya, tapi juga tidak setuju dengan kelompok Manifes yang menjual diri pada tentara. Termasuk ihwal pelarangan Manifes yang menurut Ajip ada kaitannya dengan kejengkelan Bung Karno terhadap kelompok Lekra dan Manifes yang masuk dan mencampuri konflik antara Hartini dan Fatmawati dalam rumahtangganya.

Masih terkait dengan peristiwa itu, Ajip adalah sedikit dari tokoh sastra yang bersikap kritis terhadap mereka yang membesar-besarkan soal Manifes, terutama para pencetusnya, para pendendam atas orang-orang yang dianggap bagian dari kelompok Lekra. Surat-surat Ajip mengenai hal ini kepada A. Sofyan, 30 Oktober 1980; Ben Anderson, 10 Desember 1986; Riyono Pratikto, 18 Juli 1988, 9 Agustus 1988, 13 Agustus 1988; Okawa Shiohi, 12 Agustus 1988; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 13 Agustus 1988; A. Teeuw, 10 September 1995, Sugiana Sriwibawa, 3 Oktober 1995—bukan saja menarik tapi juga memperlihatkan bagaimana pergaulan sastra itu kehilangan “akal sehat”.

Ajip juga memberikan pandangan yang menarik tentang dunia perfilman. Dalam sepucuk suratnya menjawab Arifin C. Noer, 17 Februari 1984, yang mengungkapkan keinginan Arifin mundur dari perfilman, Ajip bukan saja memberikan nasihat, tapi juga kritik dan ulasan mengenai posisi Arifin yang dilihatnya sebagai pelanjut tradisi film bergaya pribumi seperti yang telah dibuat oleh Usmar Ismail. Pengunduran diri Arifin akan membuat masyarakat Indonesia kehilangan kesempatan untuk melihat dunia perfilman mempribumi. Perfilman Indonesia akan dikuasai oleh film-film yang ditampilkan secara “Indo”, seperti film-film yang banyak diproduksi oleh Syuman Djaja, Teguh Karya, Wim Umboh, Ami Priyono, dan yang lain-lain. Tapi kalaupun Arifin bertahan, nilai positif film-filmnya terancam tidak berkembang jika ia menenggelamkan diri dalam film-film “pendidikan”.

Selain itu beberapa surat Ajip secara khusus mengingatkan tentang tokoh atau lembaga yang masih samar atau terlupakan, tapi memainkan peran penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Ajip mengingatkan kita melalui suratnya kepada Sunindyo, 26 April 1995, soal peran Seniman Indonesia Moeda (SIM), organisasi bermacam-macam seniman (walaupun tampaknya yang dominan pelukis) pertama di Indonesia dan berperan dalam usaha menyadarkan tentang pentingnya kesenian dalam kehidupan bangsa dan meyakinkan bangsa lain bahwa Indonesia merupakan bangsa berkebudayaan dan berkesenian yang cukup tinggi sehingga patut menjadi bangsa yang merdeka.

Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef, 16 Agustus 1980, Ajip mengingatkan tentang S. Sudjojono. Ajip berusaha meyakinkan agar Sudjojono diberi penghargaan dari dunia akademik sebagai orang yang meletakkan dasar-dasar seni-lukis Indonesia modern dan banyak jasanya dalam mengajar pemuda kita untuk melukis dan jadi pelukis, sehingga ia lebih banyak berhasil menelurkan pelukis ketimbang sekolah seni rupa yang pernah ada. Dalam surat Ajip yang lain ia juga mengusulkan Asrul Sani mendapat penghargaan yang sama. Tapi semua tak ditanggapi.

Ajip memang pernah menyatakan dalam suratnya bahwa sejak merdeka pemerintah tidak pernah peduli terhadap kebudayaan. Kebudayaan dianggap bukan hal penting (kepada Hariyadi Suadi, 12 Mei 2002). Jika ada usul agar semua orang menghargai kesenian, sesungguhnya itu hanya bisa tercapai kalau pendidikan apresiasi kesenian dilaksanakan secara kontinu dan teratur. “Sedangkan kita, jangankan kontinyu, belang blentong saja kagak!” Begitu tulis Ajip dalam suratnya kepada A. Wakidjan, 10 April 1988. Bukan hanya soal pendidikan apresiasi kesenian, tapi soal-soal pendidikan secara umum memang tidak mendapat prioritas. Ajip tidak menyangkal bahwa pendidikan mengalami kemajuan, tapi—seperti tulis Ajip kepada Asahan Alham, 27 Januari 1999—“Kebijaksanaan pendidikan selama ini menempuh rel yang keliru dan tidak bermutu.” Ini, menurut Ajip, membuat keadaan rakyat kita dalam berdemokrasi dan bernegara sangat rendah, dan keadaan itu kian parah karena mereka tidak dididik dan diberi kesempatan untuk mengembangkan kesadarannya. Dalam suratnya kepada Arief Budiman, 4 Mei 1987, Ajip menyatakan keadaan itu telah mengakibatkan kesadaran bangsa kita sebagai negara hukum amat mundur, paling tidak keterlibatan rakyat jauh berkurang dibandingkan dengan kurang-lebih 50 tahun yang lalu.

Kemunduran itu, menurut Ajip—seperti diungkapkan dalam suratnya kepada Amien Rais, 3 Desember 1998—bisa diusut asal-usulnya ke dalam sejarah pendidikan bangsa kita yang penuh dengan indoktrinasi. Di zaman Demokrasi Terpimpin indoktrinasi Manipol-Usdek, di zaman Orde baru indoktrinasi P-4 yang pada hakikatnya sama saja: memasung kebebasan berpikir rakyat, agar menganggap bahwa apa saja yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah adalah benar dan yang berbeda pikiran dengan pemerintah adalah musuh bangsa dan negara yang harus ditangkap, disiksa, dipenjara, dikucilkan, diculik, dibunuh. Ajip yakin bahwa sebenarnya keganasan dan kekejaman tak berprikemanusiaan orang-orang Indonesia yang mewabah sekarang itu akibat dari sistem indoktrinasi selama kurang-lebih 40 tahun, sebagai hasil dari “kembali ke UUD 1945” plus “Dwifungsi ABRI”.

Dalam hal Dwifungsi ABRI Ajip melihat Nasution punya tanggungjawab terbesar. Meskipun Jenderal Besar itu berkali-kali menyatakan bahwa dwifungsi yang dimaksudkan bukan seperti yang terjadi (tanpa menjelaskan bagaimana sebenarnya dwifungsi yang dia maksudkan), ekses-ekses yang terjadi sekarang itu hanya mungkin terjadi karena adanya konsep Nasution tentang dwifungsi. Nasution tak bisa cuci-tangan dari dosanya yang besar sekali dalam merusak tatanan kehidupan demokrasi bangsa. Bukankah konsep dwifungsi itu dimajukan oleh Nasution sepaket dengan desakannya untuk “kembali ke UUD 1945”? Ketika gagasan itu ditolak oleh Konstituante melalui voting (sampai tiga kali), maka dia yang sudah terlebih dulu meng-SOB-kan keadaan, mendukung atau mungkin menyarankan Presiden Sukarno untuk mendekritkan “kembali ke UUD 1945” dan membubarkan Konstituante pilihan rakyat, yang kemudian diikuti dengan pembubaran DPR pilihan rakyat juga, dan menggantinya dengan DPR pilihan penguasa. Pada waktu itulah pertama kali tentara masuk parlemen. Tanpa dukungan Nasution (AD), Sukarno takkan berani melakukan langkah-langkah itu. Nasution pula yang pada waktu itu menandatangani penangkapan para pemimpin seperti Sjahrir, Moh. Roem, Muttaqien, Subadio, Imron Rosadi, dan lain-lain. Dan Nasution pula yang menjanjikan Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang PRRI, tapi setelah turun, Sjafruddin, Natsir, Burhanuddin Harahap, dan lain-lain dia tahan tanpa pengadilan.

Sejarah pendidikan yang keliru itu, tidak bermutu, penuh indoktrinasi, hanya menekankan penguasaan ilmu, dan tidak atau kurang memperhatikan pendidikan akhlak—tulis Ajip kepada Asrul Sani, 5 November 1983, dan kepada Tanawalinono, 8 Desember 1995—membuat masyarakat dipenuhi dengan para penjahat yang menyeramkan dan kaum intelektual yang sudah merasa puas dengan hanya menjadi tukang (“teknokrat”!). Bagi mereka ini, yang memegang uang dan kekuasaan segala pengajaran dan pendidikan yang diperoleh di bangku sekolah, ternyata tak ada bekasnya. Begitu seseorang terjun ke tengah-tengah masyarakat ia menjadi gamang, bila masuk ke dalam jenjang kekuasaan ia akan melanggengkan nilai feodalisme. Sadar atau tidak, mereka ingin mempertahankan suasana feodal itu, yang niscaya membuat dirinya senang. Maka paham demokrasi dengan segala ajarannya tentang kesamaan dan persaudaraan, tentang hukum yang harus diletakkan di atas segalanya, menjadi hanyut.

Konsep bahwa pejabat itu pelayan masyarakat hanya dihafalkan ketika mereka tidak duduk sebagai pejabat. Begitu mereka menduduki suatu jabatan, mereka lupa dan menuntut supaya masyarakatlah yang melayani pejabat (dirinya). Kalaupun pada mulanya dia menolak pelayanan yang berlebihan terhadap dirinya sebagai pejabat, tapi dalam masyarakat sendiri cukup banyak terdapat kelompok yang menganggap bahwa “berbakti” kepada pejabat itu merupakan kewajiban—tanpa memikirkan akibat buruk yang akan ditinggalkannya terhadap masyarakat secara keseluruhan, terhadap rakyat yang mendapat beban berlebihan untuk terus bersedia diperas dan diinjak. Falsafah menjilat ke atas dan menginjak ke bawah telah menjadi pegangan masyarakat.

Menurut Ajip, dalam suratnya kepada Farida Soemargono, 5 Oktober 1999, kita tak perlu kaget kalau dalam situasi krisis muncul banyak “orang sok-kuasa dan orang pinter, tapi tak ada pemimpin sungguhan. Yang ada hanya karbitan (rezim Suharto) yang tidak mempunyai akar ke bawah. Tak ada pemimpin sungguhan karena memang tempat pembibitan pemimpin yang sehat dan wajar tidak disediakan. Organisasi sebagai tempat pembibitan pemimpin dari bawah, selama Orde Baru dibatasi hanya untuk mereka yang bersedia mengabdi belaka. Mereka menggantungkan diri kepada wibawa Suharto dan setelah Suharto ambruk, mereka menggunakan (atau lebih tepat menyalahgunakan) kedudukannya untuk lebih memperkaya diri dengan berbagai cara dan dengan uang itu mereka ingin melanggengkan kekuasaannya.”

Dalam situasi itu, Ajip menyurati Soebagijo I.N., 16 Mei 2001. Ajip merasa keadaan “membuatnya sudah tidak menaruh harapan lagi kepada pemerintah dengan birokrat, menteri-menteri dan presiden yang tak pernah memperlihatkan diri faham akan pendidikan kaitannya dengan kebudayaan. Gus Dur boleh disebut budayawan, tapi dengan menempatkan kebudayaan pada Departemen Pariwisata (walaupun disebut pertama kali), kita tahu bahwa bagi dia yang penting itu adalah menjual ‘kebudayaan’ kepada wisatawan dalam rangka mengumpulkan dolar. Dia tidak mengerti bahwa kebudayaan itu merupakan inti hakiki dari pendidikan, karena pendidikan itu sendiri tidak lain dari usaha melestarikan kebudayaan dengan mewariskannya kepada generasi yang lebih kemudian. Pendidikan kita sejak merdeka sampai sekarang tak pernah disadari sebagai usaha pewarisan budaya.”

Bagaimana dengan para pengusaha, mereka yang punya kemampuan manajerial, bukankah mereka seharusnya dapat diandalkan? Kepada Muhammad Ali, 15 Februari 1994, Ajip menyurati: “Para pengusaha kita tidak menaruh perhatian terhadap kesenian dan kebudayaan ataupun kesusasteraan. Yang mereka perhatikan ya hanya uang. UANG. UANG. UANG…”

Dalam konteks itu menarik membaca surat Ajip bertitimangsa 13 Oktober 1990 kepada Tirtoutomo, pengusaha air minum yang tersohor kaya-raya. Dalam suratnya itu Ajip menjabarkan soal perlunya pengusaha ambil peran ketika pemerintah abai mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan perpustakaan. “Buku-buku yang kian banyak jumlahnya diterbitkan, harganya mahal sekali sehingga hanya akan terjangkau oleh si kantung tebal saja. Hal itu kelihatan juga dari jenis buku yang banyak diterbitkan, yang kian mewah dan kian mahal harganya, karena para penerbit umumnya nampaknya memang hanya menunjukkan hasil produksinya kepada orang-orang yang berduit saja. Dalam keadaan seperti itu, maka yang paling wajar sebenarnya adalah penyediaan perpustakaan sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya. Kita tahu dari kisah hidup Lincoln yang pernah jadi presiden Amerika Serikat, kan dia tidak sempat bersekolah, namun dapat meningkatkan pengetahuan dan keahliannya dalam bidang hukum karena dia dapat belajar sendiri melalui perpustakaan. Tapi sayang jumlah dan mutu perpustakaan umum di negeri kita sangat menyedihkan. Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Depdikbud sangat menyedihkan. Karena koleksinya tidak pernah bertambah dengan teratur, maka wajar kalau pengunjungnya juga sedikit. Memang dapat dipertanyakan, tentang tingkat kegemaran membaca atau minat baca bangsa kita. Tapi kita tidak dapat meningkatkan kegemaran membaca kalau kita tidak menyediakan kesempatan untuk membaca bagi mereka, bukan? Seharusnya kalau pemerintah sendiri tidak mampu mengadakan perpustakaan yang baik, usahawan swasta harus berlomba mengadakannya. Tapi dalam soal perpustakaan, tidak kelihatan gejala demikian. Kecuali Mas Agung almarhum yang mendirikan Yayasan Idayu yang antara lain mengelola perpustakaan yang banyak membantu para penduduk Jakarta (terutama para mahasiswa yang mau ujian!), boleh dikatakan tidak ada pengusaha lain yang turun tangan dalam soal ini.”

Bahkan seorang pengusaha yang hidup dari bisnis bacaan pun menanggapi himbauan Ajip seperti pepatah “anjing menggonggong kafilah berlalu”. Pada 1 Desember 1981, Ajip dari Osaka menyurati Jakob Oetama mengenai nasib penulis majalah dan suratkabar di Indonesia yang honorariumnya terlalu rendah. Ini menyangkut posisi para pengarang kita yang lemah sekali dengan penerbit suratkabar dan majalah. Ajip menulis: “Dengan para penerbit buku, mereka mengatur hak dan kewajibannya dalam bentuk Surat Perjanjian Penerbitan. Tapi dengan para penerbit suratkabar dan majalah mereka hanya dapat menunggu ketentuan yang ditetapkan oleh para penerbit (termasuk para redaktur) itu sendiri. Mereka tak pernah punya hak bersuara. Paling-paling mereka berhenti menulis. Dan kalau begitu, tentu kita sekalian yang rugi.” Ajip mengungkapkan itu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan ikut memikirkan usaha membina para penulis profesional yang bermutu.

Lebih jauh dia mengatakan: “Kita sekarang, sejak beberapa tahun terakhir, mengenal beberapa orang kolomnis. Beberapa di antaranya memperlihatkan bakat dan kemampuan yang tinggi. Tapi kita saksikan bahwa setelah menjadi populer dan banyak penggemarnya, beberapa di antaranya memperlihatkan gejala penulisan yang merosot, seakan-akan asal jadi. Sementara itu kita melihat bahwa ia sekarang mengisi kolom di berbagai penerbitan. Kemerosotan mutu itu niscaya berhubungan erat dengan produktivitas yang berlebihan. Sulit bagi seorang penulis untuk menulis dengan produktif sambil terus mempertahankan mutu. Memang dengan honorarium yang kecil untuk setiap tulisan, sulit bagi seseorang untuk menjadi penulis profesional yang bermutu. Kalau dia mau hidup hanya dari menulis, niscaya dia harus menulis paling kurang 10 atau 20 karangan setiap bulan. Dan akibatnya: kemerosotan mutu. Kalau mutunya merosot, siapa sebenarnya yang rugi? Kita sebagai keseluruhan—termasuk juga penerbit yang telah menggaruk banyak keuntungan finansial dari kepopuleran penulisnya.”

Itulah sebagian kecil dari beberapa persoalan yang diungkapkan Ajip dalam surat-suratnya. Ada pula persoalan pengurusan haji, undang-undang hak cipta, penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia, nasib kebudayaan daerah dan kaitannya dengan kebudayaan nasional, dll. Dan perlu diketahui bahwa berbagai persoalan yang ditulis oleh Ajip dalam suratnya itu tidak hanya dilayangkan kepada satu orang, baik orang Indonesia di dalam maupun luar negeri, tapi bahkan seringkali dikirimkan pula kepada mereka yang bukan orang Indonesia tapi punya kecintaan dan perhatian pada Indonesia. Maka dalam buku ini kita bakal menemukan surat-surat yang isi dan nadanya sama. Membacanya mungkin jadi membosankan, tapi sengaja tetap dimuat untuk memperlihatkan bagaimana Ajip berusaha mencari teman dialog, setidaknya membuat orang tetap ngeh akan keadaan Indonesia. Sayang bahwa surat itu, menurut pengakuan Ajip sendiri, tidak mendapat respons yang memadai, sehingga hilanglah kesempatan berkembangnya wacana yang tajam dan menukik.

Jelaslah bahwa Ajip punya dorongan kuat untuk memegang keyakinannya, bahwa dengan tetap menulis surat kepada beberapa orang yang dianggap penting itulah ia dapat membantu mereka yang berada di lapangan perjuangan. Dalam konteks ini, selama di Jepang sesungguhnya Ajip terus dalam suasana kerja dan tuntutan menyingsingkan lengan baju. Surat-menyurat hanyalah bagian dari rutinitas hariannya selain menulis catatan harian yang juga ditulis dengan intensif di tengah kesibukannya mengajar. Bahkan sering gagasan yang disebut dalam surat-surat itu diwujudkan oleh Ajip dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata, seperti pameran pelukis-pelukis Indonesia, lomba pembacaan sastra Indonesia, kerjasama penerjemahan untuk mengenalkan sastra kedua negara (Jepang-Indonesia), menulis buku khusus untuk memperkenalkan Jepang ke khalayak Indonesia, atau memberi sejumlah ceramah ihwal kebudayaan Indonesia dan lain-lain di luar rutinitasnya memberikan kuliah-kuliah keindonesiaan sebagai seorang pengajar.

Ada satu hal lagi yang menarik diperhatikan. Ajip telah sohor sebagai sastrawan yang punya sikap bahasa yang kuat dan penulisan ejaan yang tersendiri. Dengan pertimbangan itu maka surat-surat dalam buku ini sebisa mungkin dipertahankan, seperti penulisan kata: “sastera”, “merobah”, “sipat”, “keretaapi”, Rebo”, “Saptu”, dll. Sementara itu penggunaan diakritik sebagai penanda pengucapan ditiadakan agar seragam dengan mayoritas surat-surat yang memang ditulis ketika Ajip belum mentradisikan penulisan dengan diakritik karena keterbatasan menggunakan teknologi. Penggunaan diakritik hanya dipertahankan pada pengantar Ajip Rosidi, yang ditulis ketika Ajip tidak lagi terbentur masalah teknologi. “Tentang Sejumlah Nama”, “Daftar Singkatan”, serta “Anotasi” di bagian belakang disusun oleh penyunting dengan menggunakan cara penulisan yang umum sekarang ini.

Tetapi yang tak kalah menarik diperhatikan adalah bahwa dalam surat-suratnya, tidak seperti Kartini, meskipun Ajip adalah seorang penyair yang cakap menggunakan kiasan-kiasan sastra dengan segala kepelikannya untuk menyampaikan nuansa-nuasa arti, dalam surat-suratnya ia tidak memilih gaya narasi sastra. Kalimat-kalimatnya tampak lebih menjurus pada gaya jurnalisme yang lugas, tapi jauh dari kesan generik serta tetap punya kekuatan emosi personal yang membuat intim dan memungkinkan daya refleksi surat-suratnya. Bahkan dalam surat-suratnya kepada Mahbub Djunaidi dengan asyik Ajip “ber-lu-gue” yang bebas dari birokratisasi. Mengingat surat-suratnya sarat muatan, pilihan gaya penuturan itu memang pas, sebab Ajip bukan saja dapat tetap hadir di hadapan pembacanya dengan emosi personal yang intim, tapi juga si pembaca dapat langsung merasakan gaya, tekanan-tekanan, dan intonasi-intonasi suara Ajip dalam memberikan komentar mengenai episode-episode dan persoalan-persoalan yang dipilih, dan bagaimana ia meletakkan tekanan pada suatu persepsi khusus.

Membaca surat-surat Ajip akhirnya kita bukan saja dapat melihat dimensi dan warna baru, tapi bahkan perspektif baru terhadap beberapa peristiwa dan persoalan kebudayaan, jalannya sejarah bangsa, serta alam pikiran satu generasi. Dan yang terpenting adalah suatu evaluasi kebudayaan Indonesia yang boleh dikatakan menyeluruh selama kurang-lebih 50 tahun ini, selain tentu saja, seperti sudah disebutkan di atas, yaitu refleksi dan evaluasi dirinya sendiri terhadap perjalanan sejarah bangsa dan mengenai posisi dirinya di tengah-tengah bangsanya.

***

Lantas bagaimana posisi diri Ajip di tengah-tengah bangsanya dengan mengingat latarbelakang persoalan-persoalan yang telah dikemukakannya itu? Dalam suratnya kepada Nh. Dini, 3 Januari 1982, Ajip mengungkapkan: “Ketika aku masih di Indonesia, memang pandanganku tidak lagi optimistik, harus kuakui. Tapi setelah di Jepang pun pandanganku tidak menjadi lebih baik. Tak ada lagi padaku semangat dan keyakinan anak umur 20-an yang merasa mampu memperbaiki dunia dengan tangannya. Aku sekarang rasanya merasa lebih mampu mengukur kemampuan dan kesanggupanku. Dan takaran itu memberikan pandangan padaku, bahwa aku takkan dapat memperbaiki segala situasi yang mencemaskan itu.”

Setelah kurang-lebih delapan tahun di Jepang, dari surat Ajip kepada Muhammad Ali, 23 September 1990, kita dapat mengetahui bahwa perasaan tidak optimis yang memang telah bersemayam dalam diri Ajip itu tengah dihadapkan dengan perasaan “bahwa ada sesuatu yang berkembang dengan cepat sekali yang melindas kita semua. Saya tak tahu apa, tapi hal itu menimbulkan kecemasan jauh dalam hati saya. Entah mengapa. Ada perubahan besar yang sedang terjadi dan kita tidak dapat menyimaknya dengan baik. Atau karena menuju kepada suatu kehancuran? Entahlah.” Dan satu dasawarsa kemudian dari Mino, 16 Juni 2001, Ajip menyurati Jim Adilimas. “Saya menangis, tapi apa yang dapat saya buat? Dahulu ada masanya terbuka pintu untuk masuk dunia politik praktis buat saya, tapi pada waktu itu saya menolak masuk karena menganggap pilihan hidup saya adalah sastra. Tapi sekarang saya menjadi sadar apa arti sastera di negeri yang rakyatnya tidak membaca? Kalau dulu saya terjun ke politik mungkin saya dapat berbuat lebih banyak. Tapi saya pun sadar bahwa Sang Kala tak dapat diputar kembali.”

Pesimisme yang melanda Ajip sebenarnya bukan sesuatu yang baru sepuluh atau dua puluh tahun lalu. Dalam sejarah kepengarangannya kita telah melihat itu jauh waktu, yaitu ketika terbit kumpulan sajaknya Surat Cinta Enday Rasidin. Meskipun terbit tahun 1960, kumpulan puisi itu, yang disebutnya sebagai “puisi sosial”—yang banyak mempersoalkan derita dan kemiskinan juga kebingungan rakyat, kebobrokan dan pengkhianatan serta dusta politik, dan kesuraman masa depan—telah ditulis oleh Ajip terutama sejak 1957. Seperti disimpulkan oleh Mochtar Lubis dalam Hati Nurani Melawan Kezaliman, masa itu adalah “masa sunyi sepi tanah gersang dan gundul kehidupan politik”. Dan menanggapi masa yang kritis itu, Ajip menulis sajak pada 1958, “Lagu Orang Buangan”:

Selalu orang bilang: masih ada harapan
Dan memang ia senang-senang bepergian
Dalam sedan atas nama jawatan

Selalu orang bilang: masih ada harapan
Dan kudengar ia akan segera berangkat
Di luar negeri ia bakal selamat

Selalu orang bilang: masih ada harapan
Dan ia tunduk baca berita dalam koran
Mengganas gerombolan, menghebat pertempuran

Selalu orang bilang: hari depan gemilang
Dan kusaksikan dari hari ke hari bencana memuncak
Di mana pemimpin sia-sia bertindak

Selalu orang bilang: hari esok jaya
Dan kusaksikan satu demi satu mereka jatuh
Kepercayaan demi kepercayaan runtuh

Tidak, tiada guna menutup mata
Kita pesta menimbun bencana
Setiap hari

Tidak, bagiku nyata sudah
Kalau tubuh membusuk separuh
Harapan tiada lagi

Tapi toh saat itu Ajip tetap berusaha melakukan sesuatu, sebab ia percaya—seperti dikatakannya sendiri dalam sajak penutup kumpulan puisi sosialnya itu, “Angin Agustus” bahwa usaha luhur tiada kan hancur/usaha mulia tak pernah sia-sia.

***

Kini, ketika si penyair berusia 70 tahun, tahulah kita dari surat yang ditulisnya dari negeri jauh—meski bukan sebagai orang buangan—Ajip rupanya belum juga berhenti mendedahkan nada pesimisme yang sama dengan yang pernah didedahkannya kurang-lebih 50 tahun lalu itu. Begitu juga kalau kita menengok otobiografinya, Hidup tanpa Ijazah, yang terbit sebagai bagian dari perayaan ulangtahunnya yang ke-70, dalam bab “tanya jawab diri sendiri” yang menjadi penutup, Ajip menulis:

+ : Kedengarannya kau pesimistis sekali.

– : Bisa kausebut pesimistis, bisa kausebut realistis, karena apa yang aku kemukakan itu kenyataan yang kaulihat sehari-hari. Pada umur 20-an sampai 30-an aku penuh optimisme melakukan apa saja yang aku anggap akan ada manfaatnya bagi bangsa dan negara. Tapi mendekati umur 40 tahun, mulai terdengar suara lain dalam sanubari yang minta dipertimbangkan.

Tentu saja akhirnya kita pun bertanya-tanya apa maksud Ajip meniup “balon-balon” pesimisme dan membiarkannya menghiasi perayaan 70 tahunnya? Mungkin saja setelah meniup lilin—lazimnya perayaan ulangtahun—setiap orang akan berlomba meledakkan “balon-balon” itu, sehingga kita semua tersentak kaget dan membuka mata. Bukankah tugas pengarang, sebagaimana diyakini oleh Ajip sejak mula, adalah membuat pendapatnya didengarkan dan diikuti oleh orang banyak? Rasanya tak salah, juga wajar, kalau sudah dengan rupa-rupa cara tak berhasil, sekali waktu si pengarang menempuh cara: membikin ledakan-ledakan, bahkan kalau perlu bertelanjang sekalipun.[]

[Dinukil dari: Ajip Rosidi, Yang Datang Telanjang: Surat-Surat Ajip Rosidi dari Jepang 1980-2002, 2008, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. xii-xxvi]

[Sumber Foto: Media Indonesia]

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Latest from Nukilan

“Hotel Tua”

Cerpen Budi Darma Cerpen “Hotel Tua” dinukil dari kumpulan cerpen berjudul sama
Go to Top